DAPODIK PAUDNI 2015


Sejak tahun 2006, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang kemudian berubah menjadi Ditjen PNFI dan lantas berubah lagi menjadi Ditjen PAUDNI dan  kini berubah nomenklatur menjadi Ditjen PAUDNI, telah  memiliki komitmen  yang  kuat  dalam  membangun  Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nonformal dan Informal (SIM- PNFI). Seiring dengan perubahan nomenklatur itu dan peningkatan peran, pengelolaan data dan informasi berkembang melalui pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS.

DAPODIK PAUD-DIKMAS sangat diperlukan untuk penyiapan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi  pelaksanaan semua program di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Dalam perkembangannya, SIM-PNFI telah melakukan pengelolaan data yang meliputi data pokok pendidikan (satuan, pendidik dan peserta didik), daya serap anggaran, portal/laman Ditjen PNFI serta pendataan dan pemetaan mutu.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DAPODIK PNFI diintegrasikan dengan sistem DAPODIK  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terintegrasi dan dikoordinasikan dengan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK).

Program  pengembangan dan   implementasi  DAPODIK   PAUD- DIKMAS meliputi  Komponen; (1)  Pengembangan Formulir  dan Struktur Database (2) Pengembangan Aplikasi DAPODIK Terintegrasi (3) Pengembangan Aplikasi Pendataan Mutu  (4) Uji coba aplikasi DAPODIK (5) Workshop/TOT DAPODIK dan Mutu (6) Bimbingan Teknis  DAPODIK  (7)  Harmonisasi DAPODIK  dan  Mutu  (8) Pengelolaan dan Analisis Data serta (9) Penyusunan Bahan Informasi.
Pengembangan Sistem DAPODIK tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan Mendikbud tentang Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang memerlukan ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat diukur perkembangan pencapaian target setiap tahunnya selama periode RPJMN dan Renstra Ditjen PAUDNI 2015-2019.

DAPODIK  adalah kebijakan pengembangan sistem pendataan di lingkungan Kemendikbud yang berforkus pada 4 (empat) komponen data  pokok  yang  meliputi:  (1)  lembaga/satuan pendidikan,  (2) Pendidik, (3) peserta didik, dan (4) Substansi Pendidikan.

Sampai dengan  tahun  2014,  DAPODIK  PAUD-DIKMAS telah tersedia melalui layanan pengembangan SIM PAUDNI berbasis aplikasi pendataan tahun 2014. Hasil yang telah dicapai antara lain adalah:
  1. Tersedia 188.117  lembaga satuan PAUD  lengkap dengan data individu pendidik dan data individu peserta didik. Dari jumlah tersebut, terdapat 104.190 satuan PAUD yang telah memiliki NPSN yang selanjutnya akan menjadi data prefill DAPODIK PAUD 2015;
  2. Tersedia data individu PKBM sebanyak 10.182 lembaga (yang memiliki NILEM 7.242 lembaga) dan TBM sebanyak 3.020 lembaga serta RUMPIN sebanyak 400 lembaga, dilengkapi dengan data layanan Pendidikan Keaksaraan serta sasaran Tuna Aksara;
  3. Tersedia data individu LKP sebanyak 18.805 lembaga (11.971 lembaga telah tervalidasi) disertai dengan jumlah dan jenis program yang dilaksanakan, jumlah PTK serta jumlah lulusan.
Tahun 2015 dilakukan kegiatan pengembangan  sistem dan aplikasi DAPODIK yang terintegrasi dengan PDSP sehingga DAPODIK PAUD DIKMAS dapat terhubung  secara relasional dengan DAPODIK Dikdas dan Dikmen, terutama terkait dengan data peserta didik dan PTK.

Sehubungan dengan hal tersebut di  atas, perlu disusun Petunjuk Teknis (Juknis) sebagai penjabaran dari Permendiknas No. 20 Tahun 2010  Tentang  Norma,  Standar,  Prosedur, dan  Kriteria (NSPK). Juknis ini terkait dengan pengembangan sistem serta pengolahan dan pemanfaatan DAPODIK PAUD-DIKMAS 2015. Melalui juknis ini diharapkan ada peningkatan layanan data dan informasi untuk semua pemangku kepentingan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program PAUDNI Tahun 2015.

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
  1. Ditjen PAUDNI
  2. Satuan kerja adalah Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di lingkungan Ditjen PAUDNI;
  3. Unit   Pelaksanaan Teknis   (UPT)   Pusat   adalah:  (1)   Pusat Pengembangan Pendidikan  Anak  Usia  Dini  Nonformal  dan Informal (PP-PAUDNI); (2)  Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) di lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI;
  4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)  adalah lembaga/perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai tugas pengembangan  model  dan   pelaksanaan program  percontohan dalam rangka menyelenggarakan program PAUDNI, meliputi: Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau nama lain yang sejenis berkedudukan di tingkat provinsi dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau nama lain yang sejenis berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota;
  5. Satuan PAUDNI adalah lembaga penyelenggaran program PAUDNI, baik milik pemerintah maupun  milik masyarakat, antara lain: (1) PAUD yang meliputi Taman Kanak–Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), satuan PAUD sejenis lainnya  (SPS); (2) Lembaga kursus dan Lembaga pelatihan; (3) Kelompok belajar; (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); (5)  Majelis taklim dan  (6)  satuan pendidikan nonformal dan informal sejenis lainnya, seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar (Rumpin) dan Balai Belajar Bersama;
  6. Lembaga mitra adalah lembaga, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, yang memiliki sumber daya dan kemampuan bekerjasama untuk menyelenggarakan program PAUDNI. Lembaga mitra  itu  antara lain: Perguruan Tinggi, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/ atau lembaga lain yang sejenis;
  7. Organisasi mitra/asosiasi profesi adalah organisasi/asosiasi independen  yang memiliki sumber daya manusia dan  dapat dilibatkan dalam pengelolaan program PAUDNI,  antara lain: HIMPAUDI, IGTKI, GOPTKI, IGRA, Himpunan Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Indonesia (HIPKI), Himpunan  Pendidik dan Penguji Kursus Indonesia (HISPPI), Forum PKBM, Forum TBM, Forum Tutor, Ikatan Penilik, Asosiasi Penyelenggara Kursus Para-profesi Indonesia  (APKPPI), Asosiasi Profesi, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Muslimat Nahdlatul Ulama, Aisyiah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, SIKIB, organisasi masyarakat berbasis agama, dan  organisasi kemasyarakatan lain yang sejenis;
  8. Data  Pokok Pendidikan (DAPODIK)  adalah Sistem pendataan satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik serta substansi pendidikan yang relasional dan terintegrasi baik antara komponen DAPODIK maupun antar jenis dan jenjang pendidikan;
  9. Tim DAPODIK adalah SDM yang mengelola DAPODIK PAUD- DIKMAS khususnya terkait dengan penginputan, pengolahan dan pelaporan hasil DAPODIK PAUD-DIKMAS. Struktur organisasi pengelola DAPODIK PAUD-DIKMAS meliputi Tim DAPODIK Ditjen PAUDNI, Tim DAPODIK Dinas Pendidikan Provinsi dan Tim DAPODIK Dinas Pendidikan Kab/Kota;
  10. Pendataan  dan   Pemetaan  Mutu   PAUDNI   adalah  kegiatan pengelolaan data yang terkait dengan indikator mutu pengelolaan program PAUDNI yang dikoordinasikan oleh UPT Pusat;
  11. Pengelolaan data adalah pengumpulan data, penginputan data, analisis data dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi;
  12. Pengolahan data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi;
  13. Analisis Data  adalah kegiatan mengurai dan  membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi dan kondisi;
  14. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan  dianalisis yang bermakna informasi dan  bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial;
  15. Petunjuk  Teknis  (Juknis)  adalah  panduan  hasil  kerja  yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan (metode atau tata cara yang baku untuk penyelenggaraan kegiatan).
Juknis ini  disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, antara lain:
  1. Bagi Ditjen PAUDNI, dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pengembangan dan pengelolaan data dan informasi PAUDNI dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
  2. Bagi UPT (PP-PAUDNI/BP-PAUDNI), dapat memahami prosedur  dan  mekanisme pelaksanaan pendataan,  khususnya yang terkait dengan pemetaan mutu  PAUDNI, sehingga dapat melaksanakan tugas pendataan yang terkoordinasi dengan DAPODIK serta tepat waktu dan tepat sasaran.
  3. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan UPTD BPKB, dapat memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan DAPODIK, khususnya yang terkait dengan pendataan lembaga dan mutu, sehingga seluruh pemangku kepentingan termasuk Tim DAPODIK Provinsi dapat melaksanakan verifikasi, pengolahan dan  penyusunan laporan pendataan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
  4. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan UPTD SKB, dapat memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan DAPODIK, sehingga seluruh pemangku kepentingan termasuk Tim DAPODIK Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas pendataan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
  5. Bagi lembaga dan atau organisasi mitra, dapat memahami sistem
  6. DAPODIK dan dapat melakukan penginputan data.

Silahkan tinggalkan jejak sobat untuk berkomentar terkait artikel di atas, biasakan membaca terlebih dahulu sebelum bertanya.
Bagi rekan-rekan Operator Sekolah yang bisa menjawab silakan untuk bisa membantu
EmoticonEmoticon