Sasaran Program dan Besar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016

Sasaran program BOS adalah semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesiayangsudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi satuan pendidikan swasta,juga harus memiliki izin operasional.



Besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

  1. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
  2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost)dari biaya operasi satuan pendidikan tidak tergantung padajumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk satuan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 peserta didik, baik untuk satuan pendidikan tingkat SD maupun tingkat SMP. Mekanisme penetapan alokasi untuk
satuan pendidikanyang menerima kebijakan alokasiminimal selengkapnya diuraikan pada bab selanjutnya.
Satuan pendidikan yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik adalah satuan pendidikan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
  2. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB; atau
  3. Satuan pendidikan di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya; dan
  4. Khusus untuk satuan pendidikan swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Satuan pendidikanswasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; atau
  2. Satuan pendidikan swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau
  3. Satuan pendidikan yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif satuan pendidikan lain di sekitarnya yang masih dapat menampung peserta didik; atau
  4. Satuan pendidikanyang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut; atau
  5. Satuan pendidikan swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:

  1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi satuan pendidikan yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut;
  2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolahkecil penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim
  3. Manajemen BOS Provinsi dengan dilampiri daftar satuan pendidikan dan jumlah peserta didik berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasardan Menengah (Dapodikdasmen);
  4. Tim Manajemen BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan surat rekomendasidari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Satuan pendidikan yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

  1. Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima satuan pendidikansecara tertulis kepada orang tua peserta didik dan di papan pengumuman;
  2. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
  3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua peserta didik.

"Hanyalah Operator Biasa yang ingin berbagi kepada teman-teman Guru dan Operator diseluruh Indonesia."

3 komentar

Tp mengapa di smp negeri sidomuyo masih meminta uang bangunan kepada anak didik, apakah tidak ada anggaran dri pemerintah untuk pembangunan

Apabila apa yang saya sampaikan tidak di percaya silahkan cek sendiri kebenaran nya smp negri 1 sidomuyo Lampung Selatan

Tp mengapa di smp negeri sidomuyo masih meminta uang bangunan kepada anak didik, apakah tidak ada anggaran dri pemerintah untuk pembangunan

Silahkan tinggalkan jejak sobat untuk berkomentar terkait artikel di atas, biasakan membaca terlebih dahulu sebelum bertanya.
Bagi rekan-rekan Operator Sekolah yang bisa menjawab silakan untuk bisa membantu
EmoticonEmoticon