Aksi Demo Honorer K2 di Istana Negara, Mari Berikan Dukungan Kepada Mereka


Bayangkan jika anda yg ke jakarta/demo yang lulus (pns k2) apa yg dirasakan??? 
Bukalah hati dan nurani untuk mensuport rekan anda di jakarta
Karena anda dan mereka sama sama satu bis saat anda mau jadi PNS.
Bukannya senyuman dan sinisme yg terlihat di wajah anda
Buktikan anda itu punya Kompetensi Sosial (empati dan merasakan yg dirasakan teman anda (mereka)
Bantulah dan dukunglah mereka sesuai dg kemampuan anda...?
Mari kita bersatu sebagai pendidik yg bermoral... 
‪‎mari‬ para PNS dukung mereka karena merekalah kita bisa seperti ini...
‪semoga mereka diselamatkan dan berhasil‬ aamiin..



Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman masih ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS

Pemerintah sangat bersimpati dan peduli dengan nasib tenaga honorer eks kategori 2 (K2). Karena itu selama ini pemerintah sudah mencari jalan keluar untuk mengakomodasi tuntutan tenaga honorer eks K2 yang ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun aspirasi tersebut belum bisa dipenuhi karena tidak ada payung hukum dan keterbatasan anggaran.

Meski demikian menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman masih ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS.

Herman menyebutkan alternatif-alternatif tersebut yaitu, pertama mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di bawah 35 tahun dalam tes calon pegawai negeri sipil. Alternaif berikutnya, bagi tenaga honorer K2 yang berusia di atas usia 35 tahun dapat mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Itu dua alternatif yang secara yuridis bisa dipertimbangkan,” ujar Herman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (11/02).

Menurutnya kedua alternatif itu dapat dipertimbangkan karena sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menjelaskan dalam UU ASN, terdapat dua jenis pegawai pemerintah yaitu PNS dan P3K.

Perbedaannya, kata Herman, PNS adalah pegawai pemerintah permanen, sementara P3K lebih bersifat kontraktual. Dia mengatakan bisa saja ada afirmatif bagi para tenaga honorer K2. “Sebetulnya ini alternatif, kalau merujuk pada UU ASN maka itu alternatif solusinya.

Mungkin nanti bisa dipikirkan bagaimana diberikan afirmasi, tapi tetap pada koridor hukum” paparnya. Dalam kesempatan itu, Herman juga menegaskan pemerintah sudah sangat perduli dengan nasib pegawai honorer. Sejak 2006 sampai 2009, kata Herman, pemerintah sudah mengangkat sekitar 900 ribu lebih tenaga honorer menjadi CPNS.

Ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan masih ada tenaga honorer yang belum diangkat, pemerintah juga tetap membuka penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS. “Jadi total sampai 2014 ini sudah satu juta lebih tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS,” katanya.Namun payung hukum pengangkatan honorer menjadi CPNS yaitu Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, sudah tidak berlaku lagi.

Saat ini untuk rekruitmen CPNS, mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU tersebut tidak mengatur pengangkatan CPNS secara otomatis, sebab setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dan harus mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS. Dalam UU itu ditetapan bahwa menajemen apparatur sipil Negara mulai dari perencanaan sampai pensiun, termasuk rekruitmen wajib melalui proses seleksi. "Jadi tidak mungkin pemerintah mengangkat dengan serta merta siapapun warga Negara tanpa prosedur da mekanisme sesuai undang-undang,” paparnya.
Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.



Honorer Kategori (K2) sesuai agenda menyampaikan pendapat dan tuntannya di depan Istana Negara Jakarta pada Rabu, 10 Februari 2016. Mereka menuntut agar bisa bertemu dengan presiden Jokowi langsung untuk menyampaikan keresahannya terhadap nasib honorer K2 yang tak kunjung diangkat menjadi PNS.

sebelum menuju Istana Negara, para peserta demo melakukan aksi long march dari IRTI. Mereka sempat berhenti di depan patung kuda yang ada di depan kantor Indosat. Massa melakukan aksi orasi mendesak agar pemerintah segera mengangkat honorer K2 menjadi PNs tanpa tes.

Massa yang berjumlah ribuan tersebut tampak menyebut dan menutupi ruas jalan sehingga beberapa arus lalu lintas diahlihkan. Terlihat massa terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu di Patung Kuda, di dalam Monas dan di depan Istana Negara.

Menteri Sekretaris Negara Tampung Aspirasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di depan Istana Merdeka sejak kemarin hingga hari ini (11/2) tetap pada pendiriannya untuk diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.  Titi Purwaningsih, Ketua FHK2I, menegaskan bahwa tenaga honorer kategori 2 meminta kejelasan dan kepastian dari Presiden mengenai nasib honorer kategori 2 untuk diangkat menjadi PNS. “Kami putuskan aksi di depan istana untuk berkeluh kesah dan meminta kejelasan kepada Presiden mengenai nasib kami” ujar Titi dengan antusias.

Perwakilan FHK2I dari Sumatera selatan, Syahrial, lebih lanjut mempertegas bahwa hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah tenaga hononer kategori 2. “Hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaiakan masalah kami” ujar Syahrial dengan nada tegas, seraya menyampaikan usia tenaga honorer saaat ini sudah lebih dari 35 tahun, yang sudah tidak memungkinkan diangkat menjadi PNS berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pada pukul 12.00 WIB, akhirnya 10 orang perwakilan FHK2I diterima langsung oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara. Pratikno menyimak secara serius aspirasi yang disampaikan perwakilan FHK2I, dan dapat memahami keinginan FHK2I untuk bertemu dengan Presiden. Menanggapi keinginan bertemu dengan Presiden, Pratikno menjelaskan  akan segera menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi FHK2I, beberapa fakta, dan usulan yang disampaikan dalam dialog tersebut.

 “Kami akan segera menyampaikan aspirasi, fakta, dan usulan yang disampaikan teman-teman honorer kategori 2 kepada Bapak Presiden” ujar Pratikno di hadapan para perwakilan unjuk rasa.
Selain melaporkan kepada Presiden, Pratikno juga menyampaikan alternatif  lain yaitu, menjadwalkan di lain waktu Presiden mengundang  forum honorer kategori 2  duduk bersama.
“Presiden sebetulnya biasa menerima di lain waktu dan akan mengundang Bapak dan Ibu tenaga honorer” ujar Pratikno.  Perkembangan mengenai rencana pertemuan perwakilan FHK2I dengan Presiden akan disampaikan secara langsung kepada Titi Purwaningsih selaku Ketua FHK2I.
Berita ini bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara RI.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar. "Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy di tengah kerumunan pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu (10/02).

Yuddy yang turun ke lapangan serta berada diantara para demonstran, lebih lanjut mengungkapkan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut. "Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegasnya.

Yuddy juga menampik bahwa dirinya ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi, dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB, mengatakan bahwa pemerintah paling tidak melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR. "Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.

Dikatakan Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2. "Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil," katanya.

Pun demikian, Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. "Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan  Patung Kuda Indosat.

Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman.
Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.



"Hanyalah Operator Biasa yang ingin berbagi kepada teman-teman Guru dan Operator diseluruh Indonesia."

Silahkan tinggalkan jejak sobat untuk berkomentar terkait artikel di atas, biasakan membaca terlebih dahulu sebelum bertanya.
Bagi rekan-rekan Operator Sekolah yang bisa menjawab silakan untuk bisa membantu
EmoticonEmoticon