Download Petunjuk Pelaksanaan DAK SD/SDLB tahun 2016



DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD/SDLB yang merupakan urusan Daerah. Petunjuk pelaksanaan DAK bertujuan untuk menjamin pelaksanaan/pengelolaan DAK SD/SDLB sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB. Target yang akan dicapai dalam kegiatan DAK SD/SDLB adalah tersedianya sarana dan/atau prasarana SD/SDLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

SD/SDLB penerima DAK SD/SDLB adalah SD/SDLB yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
Kriteria umum meliputi:
  • diprioritaskan bagi SD/SDLB yang berlokasi di daerah 3T; 
  • masih beroperasi dan memiliki ijin operasional; 
  • SD/SDLB berdiri di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa dan milik sendiri (milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk SD/SDLB negeri; milik yayasan untuk SD/SDLB swasta), dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 
  • belum memiliki sarana dan/atau prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan; 
  • mempunyai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan; 
  • memiliki Komite Sekolah, yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah; 
  • memiliki rekening bank atas nama sekolah, bukan rekening bank atas nama pribadi; 
  • tidak menerima bantuan sejenis dari sumber dana lainnya (APBN/dan atau APBD I) pada tahun anggaran berkenaan; dan 
  • mempunyai potensi berkembang dan dalam tiga tahun terakhir mempunyai kecenderungan jumlah siswa stabil atau meningkat, kecuali untuk SD/SDLB yang mengalami keadaan darurat dan/atau musibah seperti terdampak akibat huru hara, kebakaran atau bencana alam.
Mekanisme penetapan sekolah penerima alokasi DAK SD/SDLB:
  1. Direktorat Pembinaan SD mengirim Petunjuk Teknis beserta Peraturan Pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada sekolah mengenai kegiatan DAK SD/SDLB.
  3. Sekolah membuat dan menyampaikan proposal kegiatan peningkatan sarana dan/atau prasarana pendidikan sesuai dengan prioritas kebutuhannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi sekolah calon penerima DAK SD/SDLB melalui pemetaan, pendataan dan verifikasi kelayakan proposal serta kondisi sarana dan/atau prasarana pendidikan berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
  5. Dinas Pendidikan menetapkan alokasi dan jenis kegiatan per sekolah secara proporsional setelah melakukan validasi kondisi dan kebutuhan sekolah.
  6. Bupati/Walikota menetapkan sekolah penerima DAK SD/SDLB melalui SK Penetapan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
  7. Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan perjanjian pemberian DAK SD/SDLB untuk peningkatan prasarana pendidikan dengan sekolah penerima alokasi DAK SD/SDLB sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ini, kecuali Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Untuk lebih jelasnya tentang  Petunjuk Pelaksanaan DAK SD/SDLB tahun 2016 silahkan download di bawah ini.
Download Petunjuk Pelaksanaan DAK SD/SDLB tahun 2016

"Hanyalah Operator Biasa yang ingin berbagi kepada teman-teman Guru dan Operator diseluruh Indonesia."

Silahkan tinggalkan jejak sobat untuk berkomentar terkait artikel di atas, biasakan membaca terlebih dahulu sebelum bertanya.
Bagi rekan-rekan Operator Sekolah yang bisa menjawab silakan untuk bisa membantu
EmoticonEmoticon