Tampilkan postingan dengan label Honorer. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Honorer. Tampilkan semua postingan

Download Contoh SK Guru Honorer Untuk Tahun Pelajaran 2017/2018

Bagaimana kabarnya teman-teman senasib seperjuangan..? Tentunya baik kan? Saya yakin yang membuka artikel ini pastinya statusnya sebagai Guru Honorer di suatu Sekolah SD atau SMP, baik Kali ini saya sempatkan menulis tentang SK Guru Honorer atau GTT, nah itulah yang akan saya bagikan SK guru Honorer untuk tahun pelajaran 2017/2018, Kita ketahui pekerjaan kita sebagai Tenaga Honorer atau Guru Honorer disuatu sekolah sangatlah mulia,

Kita ketahui nasib kita belum ada kejelasan yang pasti, Semoga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer sekolah dan GTT, Karena banyak para guru honor/GTT sekolah lebih rajin dan ulet daripada yang sudah punya NIP walaupun tidak semuanya, dan bahkan porsi kerjanya lebih besar, tidak sebanding dengan honor yang dibayarkan oleh sekolah yang hanya berkisar Rp 200.000- Rp. 400.000/bulan. Semoga Pemerintah juga dapat mengangkat mereka menjadi PNS karena sekarang ini banyak kabupaten yang tenaga guru honorer yang masuk database sudah sebagian besar terangkat menjadi PNS. Jadi tinggal mengangkat guru honorer ataupun GTT yang kualifikasi pendidikannya sudah sesuai Standar Nasional Pendidikan dan sudah mengabdi cukup lama dari sekolah yang SK Pengangkatannya dibuat oleh Kepala Sekolah.

Guru Honor ataupun GTT umumnya SK-nya dibuat oleh kepala sekolah. Bagi anda GTT ataupun Kepala Sekolah yang butuh contoh SK pengangkatan Guru Honor/GTT terbaru untuk tahun pelajaran 2016/2017 di sini saya memberikan contohnya. Anda bisa mendownloadnya secara gratis diakhir artikel ini. jenis filenya adalah Word sehingga anda bisa langsung mengeditnya dan menyesuaikan dengan sekolah anda.

Berikut Contoh SK Guru Honorer/GTT untuk tahun Pelajaran 2017/2018 yang bisa anda Download dibawah ini :


Demikian artikel saya kali ini, jika ada kesalahan saya mohon maaf, semoga dengan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua, amin,

Aksi Demo Honorer K2 di Istana Negara, Mari Berikan Dukungan Kepada Mereka


Bayangkan jika anda yg ke jakarta/demo yang lulus (pns k2) apa yg dirasakan??? 
Bukalah hati dan nurani untuk mensuport rekan anda di jakarta
Karena anda dan mereka sama sama satu bis saat anda mau jadi PNS.
Bukannya senyuman dan sinisme yg terlihat di wajah anda
Buktikan anda itu punya Kompetensi Sosial (empati dan merasakan yg dirasakan teman anda (mereka)
Bantulah dan dukunglah mereka sesuai dg kemampuan anda...?
Mari kita bersatu sebagai pendidik yg bermoral... 
‪‎mari‬ para PNS dukung mereka karena merekalah kita bisa seperti ini...
‪semoga mereka diselamatkan dan berhasil‬ aamiin..



Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman masih ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS

Pemerintah sangat bersimpati dan peduli dengan nasib tenaga honorer eks kategori 2 (K2). Karena itu selama ini pemerintah sudah mencari jalan keluar untuk mengakomodasi tuntutan tenaga honorer eks K2 yang ingin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun aspirasi tersebut belum bisa dipenuhi karena tidak ada payung hukum dan keterbatasan anggaran.

Meski demikian menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman masih ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS.

Herman menyebutkan alternatif-alternatif tersebut yaitu, pertama mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di bawah 35 tahun dalam tes calon pegawai negeri sipil. Alternaif berikutnya, bagi tenaga honorer K2 yang berusia di atas usia 35 tahun dapat mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Itu dua alternatif yang secara yuridis bisa dipertimbangkan,” ujar Herman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (11/02).

Menurutnya kedua alternatif itu dapat dipertimbangkan karena sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menjelaskan dalam UU ASN, terdapat dua jenis pegawai pemerintah yaitu PNS dan P3K.

Perbedaannya, kata Herman, PNS adalah pegawai pemerintah permanen, sementara P3K lebih bersifat kontraktual. Dia mengatakan bisa saja ada afirmatif bagi para tenaga honorer K2. “Sebetulnya ini alternatif, kalau merujuk pada UU ASN maka itu alternatif solusinya.

Mungkin nanti bisa dipikirkan bagaimana diberikan afirmasi, tapi tetap pada koridor hukum” paparnya. Dalam kesempatan itu, Herman juga menegaskan pemerintah sudah sangat perduli dengan nasib pegawai honorer. Sejak 2006 sampai 2009, kata Herman, pemerintah sudah mengangkat sekitar 900 ribu lebih tenaga honorer menjadi CPNS.

Ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan masih ada tenaga honorer yang belum diangkat, pemerintah juga tetap membuka penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS. “Jadi total sampai 2014 ini sudah satu juta lebih tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS,” katanya.Namun payung hukum pengangkatan honorer menjadi CPNS yaitu Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012, sudah tidak berlaku lagi.

Saat ini untuk rekruitmen CPNS, mengacu pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU tersebut tidak mengatur pengangkatan CPNS secara otomatis, sebab setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dan harus mengikuti seleksi untuk menjadi CPNS. Dalam UU itu ditetapan bahwa menajemen apparatur sipil Negara mulai dari perencanaan sampai pensiun, termasuk rekruitmen wajib melalui proses seleksi. "Jadi tidak mungkin pemerintah mengangkat dengan serta merta siapapun warga Negara tanpa prosedur da mekanisme sesuai undang-undang,” paparnya.
Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.



Honorer Kategori (K2) sesuai agenda menyampaikan pendapat dan tuntannya di depan Istana Negara Jakarta pada Rabu, 10 Februari 2016. Mereka menuntut agar bisa bertemu dengan presiden Jokowi langsung untuk menyampaikan keresahannya terhadap nasib honorer K2 yang tak kunjung diangkat menjadi PNS.

sebelum menuju Istana Negara, para peserta demo melakukan aksi long march dari IRTI. Mereka sempat berhenti di depan patung kuda yang ada di depan kantor Indosat. Massa melakukan aksi orasi mendesak agar pemerintah segera mengangkat honorer K2 menjadi PNs tanpa tes.

Massa yang berjumlah ribuan tersebut tampak menyebut dan menutupi ruas jalan sehingga beberapa arus lalu lintas diahlihkan. Terlihat massa terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu di Patung Kuda, di dalam Monas dan di depan Istana Negara.

Menteri Sekretaris Negara Tampung Aspirasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) di depan Istana Merdeka sejak kemarin hingga hari ini (11/2) tetap pada pendiriannya untuk diterima secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.  Titi Purwaningsih, Ketua FHK2I, menegaskan bahwa tenaga honorer kategori 2 meminta kejelasan dan kepastian dari Presiden mengenai nasib honorer kategori 2 untuk diangkat menjadi PNS. “Kami putuskan aksi di depan istana untuk berkeluh kesah dan meminta kejelasan kepada Presiden mengenai nasib kami” ujar Titi dengan antusias.

Perwakilan FHK2I dari Sumatera selatan, Syahrial, lebih lanjut mempertegas bahwa hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaikan masalah tenaga hononer kategori 2. “Hanya Presiden Jokowi yang bisa menyelesaiakan masalah kami” ujar Syahrial dengan nada tegas, seraya menyampaikan usia tenaga honorer saaat ini sudah lebih dari 35 tahun, yang sudah tidak memungkinkan diangkat menjadi PNS berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Pada pukul 12.00 WIB, akhirnya 10 orang perwakilan FHK2I diterima langsung oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara. Pratikno menyimak secara serius aspirasi yang disampaikan perwakilan FHK2I, dan dapat memahami keinginan FHK2I untuk bertemu dengan Presiden. Menanggapi keinginan bertemu dengan Presiden, Pratikno menjelaskan  akan segera menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi FHK2I, beberapa fakta, dan usulan yang disampaikan dalam dialog tersebut.

 “Kami akan segera menyampaikan aspirasi, fakta, dan usulan yang disampaikan teman-teman honorer kategori 2 kepada Bapak Presiden” ujar Pratikno di hadapan para perwakilan unjuk rasa.
Selain melaporkan kepada Presiden, Pratikno juga menyampaikan alternatif  lain yaitu, menjadwalkan di lain waktu Presiden mengundang  forum honorer kategori 2  duduk bersama.
“Presiden sebetulnya biasa menerima di lain waktu dan akan mengundang Bapak dan Ibu tenaga honorer” ujar Pratikno.  Perkembangan mengenai rencana pertemuan perwakilan FHK2I dengan Presiden akan disampaikan secara langsung kepada Titi Purwaningsih selaku Ketua FHK2I.
Berita ini bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara RI.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar. "Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstransi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis," ujar Yuddy di tengah kerumunan pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Rabu (10/02).

Yuddy yang turun ke lapangan serta berada diantara para demonstran, lebih lanjut mengungkapkan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut. "Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi," tegasnya.

Yuddy juga menampik bahwa dirinya ingkar janji, karena sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR tanggal 15 September 2015, Kementerian PANRB dan Komisi II DPR sepakat untuk mengangkat tenaga honorer K2 melalui verifikasi, dengan catatan antara lain ada payung hukum dan dukungan anggaran.

Terkait hal tersebut, Herman Suryatman, juru bicara Menteri PANRB, mengatakan bahwa pemerintah paling tidak melalui Kementerian PANRB telah berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2 sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR. "Road map penanganan permasalahan honorer K2 sudah disusun, demikian juga kebutuhan anggaran sudah disampaikan. Namun demikian sampai saat ini belum ada solusi permanen. Kendala utamanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan tidak adanya alokasi anggaran," ujar Herman.

Dikatakan Herman yang juga turut hadir ditengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2. "Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada hasil," katanya.

Pun demikian, Herman juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk bisa menerima perwakilan dari aksi demo tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut menjaring aspirasi dan mencarikan solusi terbaik bagi seluruh eks tenaga honorer K2 tersebut. Kementerian PANRB di kantornya memberikan keleluasaan bagi eks tenaga honorer tersebut untuk berdiskusi.

"Permasalahan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pemerintah sangat empati dan simpati kepada teman-teman honorer, oleh karenanya harus dicarikan solusi yang tepat. Apalagi ini sebagian besar bekerja di lapangan, sebagai ujung tombak," kata Herman.

Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa pemerintah prihatin dengan se jumlah penipuan yang menimpa warga masyarakat yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tidak jarang, penipuan itu sering menimpa para tenaga honorer yang sangat berharap untuk bisa diangkat menjadi CPNS. "Kami mengingatkan agar teman-teman tenaga honorer K2 selalu waspada terhadap ulah para calo,” ujarnya.

Unjuk rasa tenaga honorer K2 tersebut diikuti hampir 15 ribu orang dari berbagai daerah. Terbanyak datang dari daerah-daerah di Pulau Jawa. Dari Jatim tercatat sebanyak 1.127 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.538 orang, DIY 67 orang, Jawa Barat 6.796 orang, ditambah dari Kabupaten Bekasi 1.000 orang, DKI Jakarta 1.000 orang, Banten 500 orang.

Dari Sumatera, tercatat dari lampung ada 211 orang, Sumatera Selatan 212 orang, Bengkulu 25 orang, Aceh dan Padang masing-masing 5 orang, Medan dan Riau masing-masing 2 orang. Ada juga peserta dari Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Maluku 5 orang, Palu, 3 orang, Sulawesi Barat 3 orang, Lombok, Bali, Papua masing-masing 2 orang.

Menurut Herman, pelaksanaan unjuk aspirasi di depan istana negara berjalan lancar dan dalam koridor. Orasi dilakukan secara bergantian, dari forum honorer, anggota DPR dan PGRI. “Peserta sangat kooperatif dan kami berada di tengah2 mereka,” ujarnya.

Massa yang telah datang di Jakarta sebelum Rabu, berkumpul untuk melakukan persiapan di beberapa lokasi, seperti kawasan Masjid Istiqlal Jakpus, sekitar TMII Jaktim, PHI Cempaka Putih, PGRI Tanah Abang Jakpus. Adapun titik kumpul di IRTI Monas, kawasan  Patung Kuda Indosat.

Pukul  07.00 WIB massa berangkat dari daerah persiapan ke titik kumpul patung kuda Indosat. Pada jam 08.00 massa konsolidasi di titik kumpul patung kuda Indosat long march ke depan Istana Negara melalui dalam areal Monas untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam aksinya, para pendemo minta kepada  Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu tentang Pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS. “Sembilan perwakilan massa yang dipimpin Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 minta diterima langsung oleh Bapak Presiden,” imbuh Herman.
Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.



Demo Nasional Honorer K2 sudah siap kepung Istana 10 Februari



Sekitar 50 ribu honorer kategori dua (K2) akan mengggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, Rabu (10/2). Khusus dari wilayah Sumatera, massa sudah berangkat menuju Jakarta, kemarin (8/1). Mereka akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan,upaya honorer K2 dengan cara menggeruduk Istana merupakan langkah yang tepat. Alasannya, upaya penyelesaian honorer K2 memang harus secara politis, setelah upaya-upaya dialog tidak membuahkan hasil.

“Dan saya sangat setuju jika harus dilakukan aksi nasional sebagai bentuk tekanan politik dan untuk menunjukkan pada Presiden bahwa masih ada di negeri ini komponen masyarakat yang perlu diperhatikan nasibnya, yang selama ini sudah berjasa dalam memperlancar tugas negara, yaitu memberikan pelayanan bagi rakyatnya,” beber Eko Imam kepada JPNN.

Mantan guru honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di SMP Negeri 23 Medan itu mengatakan, langkah mendatangi Istana menjadi satu-satunya pilihan ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah menyatakan takut dijerat kasus hukum jika mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Tapi yang sangat disayangkan, sebelumnya Yuddy sudah pernah gembar-gembor akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Belakangan sikapnya berubah dengan alasan tidak ada payung hukum dan beratnya beban keuangan negara.

Eko menilai, Yuddy tidak serius.”Menpan-RB memang tidak salah beralasan ketiadaan anggaran atau payung hukum, tetapi kesalahan terbesar dari Menpan adalah beliau belum secara maksimal melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan semua komponen politik yang ada,” kata Eko.

Eko mengatakan, jika mau serius, pemerintah bisa memberikan solusi. Dia memberi contoh betapa pelik  untuk mendorong turunnya PP 56 Tahun 2012, yang merupakan dasar hukum penyelesaian honorer K2 yang lalu.

“Berbagai fraksi di Komisi II mulai PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PDIP,PPP, sampai Pak MENPAN & RB yang dulu, Pak  Azwar Abubakar ikut terlibat aktif meyakinkan Presiden untuk menerbitkan PP. Belum lagi Lembaga DPD dalam hal ini Komite yang membidangi Pendidikan dan Guru juga terlibat aktif saling membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah HK2I,” terang Eko. (sumber : jpnn.com)

Aksi Demo Honorer K2 | 50 Ribu Honorer K2 Siap pada tanggal 10 Februari

sumber : tribunnews.com
Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) menegaskan bahwa aksi jihad akbar pada 10 Februari mendatang bukan untuk melawan pemerintah. Namun lebih kepada meminta perhatian pemerintah terutama Presiden Joko Widodo yang sudah menebar janji kepada honorer K2 semasa kampanye Pilpres 2014.

“Saya tegaskan, ini memang jihadnya honorer K2. Kami bukan mau melawan, tapi ingin Presiden Jokowi melihat kami,” ujar Ketum FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Sabtu (6/2).

Dia menyebutkan, untuk aksi pada 10 Februari nanti, sekitar 50 ribu massa akan mengepung Istana Merdeka. Bila di demo hari pertama, tidak ada respons Presiden Jokowi, akan datang gelombang massa lebih besar lagi.

“Saya bukannya mau mengancam, tapi yang saya katakan ini fakta. Kalau jihad 10 Februari tidak didengar, hari kedua dan ketiga akan terus bertambah massa honorer K2 untuk memperkuat perjuangan,” terangnya.

Baca Juga informasi terbaru :

Ditanya berapa kira-kira kekuatannya, Titi menjawab di atas 50 ribu orang. Sebab, jumlah honorer K2 ada 439 ribuan. ‎”Ya bisa 60 ribu atau bisa juga 100 ribu karena sudah melibatkan keluarga honorer juga. Tapi mudah-mudahan pemerintah mau mendengar aspirasi kami,” harapnya. (sumber : jpnn.com)

Cara Mengajukan Tunjangan Fungsional Guru Honorer 2018

Cara Mengajukan Tunjangan Fungsional Guru Honorer 2018| Tunjangan Fungsional Guru Honorer. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada para pengunjung blog filesemar. Menurut Sumarna Surapranata, yaitu seorang Direktur Pembinaan Pendidikandan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud), bahwa tunjangan profesi guru pada tahun 2018 akan semakin diperketat mulai tanggal 1 januari 2018. Tunjangan profesi guru yang selama ini sudah diberikan dinilai kurang sesuai peruntukannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga mendukung kinerja guru dengan cara menyiapkan sejumlah sekenario untuk memberikan sejumlah tunjangan insentif pada para guru (dilansir dari media JPNN.com). Skenario tersebut akan dimasukkan dalam program memuliakan guru yang tengah disusunnya, termasuk dengan Tidak menghapus Tunjangan Profesi Guru tahun 2018 akan tetapi menggantinya dengan Tunjangan Kinerja, demikian pernyataan resmi dari Kemendikbud yang disampaikan oleh Sumarna Surapranata selaku Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud yang dilansir dari website resmi kemdikbud.go.id.

Tunjangan Fungsional untuk Guru honorer (guru non PNS)
Syarat Pengajuan Tunjangan Fungsional Guru Honorer - Pemerintah telah menyiapkan Tunjangan Fungsional Guru (TFG). TFG sendiri merupakan program pemberian subsidi kepada guru non PNS yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tunjangan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada guru non PNS sebesar Rp. 300.000,- perbulannya yang pembayaranya dicairkan setiap 6 bulan sekali. Yang mendapatkan Tunjangan Fungsional yaitu; Guru bukan PNS meliputi GTT dan GTY yaitu Guru Honorer, (Honorer Pusat/Daerah/Komite dll) dan Guru Yayasan yang mengajar di sekolah-sekolah lingkungan Kemendikbud dan Kemenag. Syarat mendapatkan tunjangan fungsional Guru adalah dibawah ini;

Sebelum mengajukan usul Tunjangan fungsional Guru yang menerima Tunjangan Fungsional adalah guru;


  1. Jam mengajarnya mencapaii 24 jam dibuktikan dengan SK Pemb Tugas Terakhir
  2. Masa kerja minimal 5 tahun yang mengajar di sekolah swasta dan minimal 6 tahun bagi yang mengajar di sekolah Negeri.
Cara Pengajuan Tunjangan Fungsional Guru Honorer / Non PNS - Pengajuan Usul mendapatkan tunjangan fungsional ke pusat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, dengan dapat menentukan kuota sendiri, berarti disdik dapat mengusulkan Guru/PTK sebanyak-banyaknya sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing.Pada prinsipnya yang mengajukan / usul Tunjangan Fungsional adalah sekolah (Kepala Sekolah) tetapi berkas boleh diantar langsung oleh PTK ybs ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
  1. Surat Pengantar dari KUPT Kecamatan
  2. Fotocopy SK awal bertugas s.d. sk yg terakhir dilegalisir oleh Kepala Sekolah
  3. Fotocopy NUPTK dilegalisir oleh Kepala Sekolah
  4. Fotocopy SK Pembagian tugas mengajar yg terakhir dilegalisir oleh KUPT
  5. Fotocopy rekening bank
  6. Fotocopy NPWP
Tunjangan Fungsional Non PNS - Berkas persyaratan tersebut bisa diantarkan  ke  Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bagian Program, dan pihak Dinas Pendidikan yang akan mengajukan ke pusat. Informasi yang lebih lengkap dapat ditanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota masing-masing. Sebelum mengajukan jangan lupa untuk banyak-banyak berdo'a, supaya urusan kita menjadi lancar. Sekian terimakasih, semoga bermanfaat, sukses terus untuk guru-guru Indonesia....

Kriteria Guru Honorer Penerima Tunjangan  -  Program subsidi tunjangan fungsional (STF) adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sertamemenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kriteria guru penerima STF adalah  sebagai berikut:
  1. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
  2. Diprioritaskan kepada guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam tatap muka per minggu dan diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan;
  3. Diutamakan bagi guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya dan dibuktikan dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) atau melalui surat keterangan dari kepala sekolah dan telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  4. Diprioritaskan kepada guru dalam jabatan yang berkualifikasi S-1/D-IV atau Guru dalam jabatan yang sedang mendapat kesempatan peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV.
  5. Guru yang dimaksud pada angka 2 di atas yang telah mendapatkan tunjangan fungsional dari pemerintah daerah, masih memungkinkan untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional.
  6. Guru dalam jabatan bukan PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik
Baca Juga informasi terbaru :
Mekanisme Pembayaran Subsidi Tunjangan Fungsional Non PNS / Guru Honorer - Pemerintah menentukan kuota calon subsidi tunjangan fungsional berdasarkan data penerima subsidi tunjangan fungsional tahun anggaran 2015 untuk masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini. Pemerintah menentukan nominasi penerima subsidi tunjangan fungsional berdasarkan data guru yang sudah valid pada dapodikdas.
  • Pemerintah menetapkan calon guru penerima subsidi tunjangan fungsional paling lambat tanggal 25 Maret 2015 secara online melalui aplikasi SIM Tunjangan, setelah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi calon penerima subsidi tunjangan fungsional sesuai kuota yang diberikan.
  • Sebelum penerbitan SK penerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV, guru dapat melihat kelengkapan data dan atau persyaratan untuk menerima bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik ke S-1/D-IV pada situs: (Cek Info PTK) Jika ada persyaratan yang kurang, Guru dapat melengkapi melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing
  • Direktorat P2TK Dikdas menerbitkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional bagi guru calon penerima subsidi tunjangan fungsional yang memenuhi syarat satu kali dalam satu tahun.
  • Berdasarkan SK penerima subsidi tunjangan fungsional, Direktorat P2TK Dikdas menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN). Pembayaran dilakukan melalui 2 tahap.
  • KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutkan SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat P2TK Dikdas sebagai Bukti Penyaluran dana.
  • Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Anak Buah Prabowo Siap Pimpin Demo Honorer K2 di Depan Istana


 Satu persatu anggota Komisi II DPR RI menyatakan kesiapannya memimpin aksi massa honorer K2 di depan Istana Presiden pada 10 Februari mendatang. Setelah politikus PDIP Arteria Dahlan, kini Bambang Riyanto dari Partai Gerindra menyatakan kesiapannya.

Bambang yang dijuluki bapak honorer K2 ini mengaku tidak bisa membiarkan rakyat demo sendiri. Apalagi yang diperjuangkan adalah kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang pengangkatan K2 menjadi CPNS.

"Saya akan melakukan orasi dan menyemangati honorer K2. Saya juga akan mendesak pemerintah menepati janji-janjinya," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (26/1).

Dia menyebutkan, tidak hanya dirinyadan  Arteria Dahlan yang akan memimpin aksi demo K2. Anggota Komisi II lainnya yang peduli dengan nasib honorer K2 juga akan ikut berorasi.

"Seluruh anggota Komisi II DPR RI tulus memperjuangkan honorer K2. Saya yakin apapun kebijakan yang bisa memuluskan honorer K2 untuk diangkat CPNS, pasti didukung Komisi II," tegasnya.

Mantan bupati Sukoharjo ini optimis, aksi 10 Februari nanti akan menjadi ajang penuntutan hak rakyat kepada pemerintah. Dia pun mengimbau agar aparat keamanan tidak membatasi hak-hak rakyat dalam berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatkan di jihad akbar nanti. (sumber: jppn.com)

Mohon Maaf, Dengan Berat Hati Saya Tidak Bisa Angkat Honorer K2 Menjadi CPNS


Harapan honorer kategori dua (K2)‎ untuk diangkat CPNS pupus sudah. Ini terjadi menyusul pernyataan tegas dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

“Mohon maaf, dengan berat hati saya katakan tidak bisa mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,” tegas Yuddy dalam raker Komisi II DPR RI, Rabu (20/1).

Dia menambahkan, melihat kemampuan fiskal negara yang tidak memenuhi target, selaku MenPAN-RB, dirinya harus mengambil kebijakan tidak populis tersebut.

Itu sebabnya, moratorium CPNS tetap diberlakukan baik dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pelamar umum.
Baca Juga Anak Buah Prabowo Siap Pimpin Demo Honorer K2 di Depan Istana
“Sebagai MenPAN-RB, saya tidak bisa menambah beban negara dengan rekrutmen CPNS baru. Selain itu tidak ada aturan hukum mengangkat honorer K2 menjadi CPNS,” tandasnya.(sumber: jppn.com)